Pemko dan DPRD Batam Sepakati Dua OPD Berganti Nama

Pemko dan DPRD Batam Sepakati Dua OPD Berganti Nama

Batam - Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama DPRD Batam menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna laporan pansus ranperda tersebut di ruang rapat utama DPRD Batam, Kamis (4/2/2021) siang. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan Ali Wasyim yang juga dihadiri Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

"Selanjutnya terhadap Ranperda disepakati (menjadi Perda) akan disampaikan ke gubernur guna meminta nomor registrasi, " ucap Rudi dalam pidatonya.

Rudi menyampaikan dalam  proses pembahasan antara tim pansus DPRD dan Pemko Batam  berkembang dinamika terhadap pengayaan materi, substansi dan isi dari ranperda tersebut yang menghasilkan beberapa rumusan, masukan dan saran penting. Antara lain penyesuaian nomenklatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam dan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran.

BP2RD menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merujuk pada pasal 9 ayat 2 Permendagri nomor 5 tahun 2017. Selanjutnya Dinas Pemadam Kebarakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merujuk pada pasal 3 ayat 2 Permendagri Nomor 16 tahun 2020.

"Dengan demikian maka dilakukan penyesuaian nomenklatur terhadap dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini untuk dirumuskan masuk dalam perubahan Perda Nomor 10 tahun 2016, " ucap Rudi.

Sementara terkait rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi instansi vertikal, Wakil Ketua Pansus Nina Mellanie memaparkan, dengan terbitnya Permendagri nomor 11 tahun 2019 status Kesbangpol tetap sebagai perangkat daerah dan tidak menjadi instansi vertikal. 

Nina menambahkan, hal lain yang ditambahkan dalam materi renperda ini selain perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi dari BP2RD menjadi Bapenda dan perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

"Hal lain yakni, perubahan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, perubahan tugas pokok dan fungsi inspektorat dan perubahan tugas pokok dan fungsi RSUD, " ucap dia.
  
Ia memaparkan, Kesbangpol, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Bapenda secara kelembagaan perlu dituangkan dan menjadi materi dan substansi perubahan perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Disebutkan, Kesbangpol memiliki tipologi kelembagaan tipe A, dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang Badan Kesbangpol adalahPpermendagri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memiliki tipologi kelembagaan tipe B. Dengan adanya Permendagri nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Damkar provinsi dan kabupaten/kota maka menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana.
   
Sedangkan, Bapenda melalui Permendagri nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan, merupakan badan dengan tipologi kelembagaan tipe A dan memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
  
"Untuk beberapa perangkat daerah seperti Sekretariat DPRD, inspektorat dan RSUD, perubahan yang dilakukan tidak dimasukan ke dalam materi perubahan Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dikarenakan perubahan yang terjadi adalah pada aspek tugas dan fungsi, bukan kelembagaan, sehingga cukup melalui peraturan kepala daerah, " paparnya.(*)

Batam Kepri
Zul Fahmi

Zul Fahmi

Previous Article

Amsakar, Prioritas Pembangunan Pertimbangkan...

Next Article

Teken Surat Edaran, Rudi Ajak Masyarakat...

Related Posts

Peringkat

Profle

Satria Ferry Sonarya verified

Nanang Suryana

Nanang Suryana

Postingan Bulan ini: 207

Postingan Tahun ini: 488

Registered: Sep 22, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 190

Postingan Tahun ini: 432

Registered: Sep 22, 2020

Agung Setiyo

Agung Setiyo

Postingan Bulan ini: 127

Postingan Tahun ini: 250

Registered: Jan 6, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 104

Postingan Tahun ini: 202

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Indra Gunawan

Terkait Perkelahian Pelajar Berakhir Maut, Edi Mulyono: Bahasa dalam Pemberitaan itu Terlalu Berlebihan
Seorang Warga Pesisir Bukit Ditemukan Tewas Gantung Diri
Gantung Diri Bersama, Pasangan Kekasih di Toraja Utara ini Tinggalkan Sebuah Surat
Lagi, Warga Jeneponto Bunuh Diri Diduga Minum Racun Gramaxone

Follow Us

Recommended Posts

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Jalani Prosesi Tepuk Tepung Tawar
Susul Tiga Kecamatan Hinterland, Kini Batuampar Berstatus Hijau
Bincang-Bincang Asdep Kemenpora RI dengan Fahmi Fachrezzy: Ingin Hidup Berkualitas dan Produktif Tetap Aktif Berolahraga
Lily Amelia Salurapa Apresiasi Langkah Persuasif Polri Dalam Menjaga Iklim Bermedia Sosial di Masyarakat
Kadiv Humas Polri Jelaskan Virtual Police Bekerja Untuk Ciptakan Medsos Bersih dan Sehat